Sampaikan LKPJ 2024, Mirza: Laporan Ini Tolok Ukur Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemprov Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, pada Senin 14 April 2025.

Dokumen LKPJ diserahkan Gubernur Mirza secara simbolis kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam rapat paripurna tersebut.

Laporan ini menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemprov selama setahun terakhir.

Mirza menjelaskan, LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2024.

BACA JUGA:Berkat Pemberdayaan BRI, Pengusaha UMKM Asal Sidoarjo Ini Sukses Tembus Pasar Ekspor dan Omzet Ratusan Juta

Ia menyebut, Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup berbagai sektor strategis.

Di bidang pendidikan, terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah dan kejuruann, termasuk revitalisasi SMK, program smart school, serta beasiswa bagi siswa berprestasi.

Lalu di bidang kesehatan capaian signifikan diperoleh dalam penanggulangan stunting, cakupan imunisasi, dan pelayanan kesehatan rujukan.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian antarwilayah.

BACA JUGA:Diskon Maksimal Promo Buah dan Sayur Segar di Superindo, Harga Spesial Hingga Diskon 35 Persen

Di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, berbagai program dijalankan untuk mendukung produktivitas petani dan nelayan, seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan.

"Sementara itu, investasi dan UMKM kami dorong melalui penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi investasi, dan pelatihan wirausaha berbasis lokal," ucap Mirza.

Memasuki tahun 2025, Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan 'Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia'.

Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Sumber: