Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Wali Kota Lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Staf Presiden

RADARLAMPUNG.CO.ID - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi melakukan kunjungan kerja ke kantor Staf Kepresidenan RI.

Bunda Eva --sapaan akrap Wali Kota-- yang hadir bersama Ketua dan Pengurus Apeksi bertemu langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) A.M Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para Kepala Daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.

Eva Dwiana mengatakan, sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat penting dilakukan untuk kemajuan Indonesia.

BACA JUGA:Polda Ambil Alih Dugaan Korupsi Bansos Gunung Agung Lampung Tengah

"Untuk mencapai pembangunan Nasional, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan," katanya, Jumat, 23 Mei 2025.

Melalui pertemuan ini, Bunda Eva berharap dapat mempererat silaturahim serta membahas isu-isu strategis dan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berjalan.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Program yang telah berjalan seperti Makan Bergizi Gratis.

Eva Dwiana menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

BACA JUGA:Mantap, Pemprov Lampung Raih WTP 11 Kali Berturut-turut

Sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Apeksi, Eva berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai kemajuan Indonesia. 

"Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta meningkatkan efektivitas pembangunan nasional," ujarnya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi Eva untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan mencari solusi bersama dengan Pemerintah Pusat. 

"Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional," tandasnya.

Sumber: