Mantap, Pemprov Lampung Raih WTP 11 Kali Berturut-turut

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini WTP dari BPK RI ini merupakan prestasi yang membanggakan karena diraih Pemprov Lampung untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. 

Capaian yang membanggakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Lampung, pada Jumat 23 Mei 2025.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini.

BACA JUGA:Kejutan Sore! Saldo DANA Kaget Rp 300.000 Langsung Cair Ke Nomor E Wallet, Dapatkan Linknya

"Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita," ucap Mirza, Jumat 23 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut, Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

"Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar," ucapnya.

"Pemerintah ke depan ingin lebih baik dalam melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas, dan transparansi," sambungnya.

BACA JUGA:BRI Salurkan Bantuan Renovasi Mushola Al-Barokah Dit Polairud Polda Lampung

Sementara, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik," ujat Budi Prijono.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

"Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ucapnya.

Sumber: