Masih Ada PMI Lampung Berangkat Non Prosedural, BP3MI Klaim Telah Lakukan Pencegahan dan Pemberdayaan

BACA JUGA:BNNP Lampung Musnahkan 14,9 Kg Sabu Jaringan Aceh, Tiga Tersangka Terancam Hukuman Mati

"Harapan kami, ke depan tidak ada lagi warga Lampung, khususnya dari Lampung Timur, yang menjadi korban penempatan ilegal," tuturnya.

"Ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat agar selalu memilih jalur yang aman dan resmi," sambungnya.

Disinggung terkait rekrutmen PMI ilegal melalui media sosial, Ahmad Fauzi menyampaikan, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap PMI, terutama di era digital yang penuh tantangan dan ancaman baru, KP2MI telah membentuk Direktorat Siber Pelindungan PMI.

Direktorat ini dibentuk sebagai respons terhadap maraknya modus perekrutan ilegal yang kini banyak terjadi secara daring, melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga platform digital lain yang sulit dilacak dengan cara konvensional.

BACA JUGA:Kejari Lamteng Bekuk ASN DPO Kasus Tipikor Pengawasan Pilpres

Fungsi utama Direktorat Siber Pelindungan PMI meliputi pemantauan dan penelusuran digital sebagai berikut:

Melakukan patroli siber untuk mendeteksi akun, situs, atau platform yang digunakan untuk merekrut PMI secara non-prosedural atau yang terindikasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pelacakan jejak digital sindikat bersinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengumpulkan bukti digital dan melacak jaringan pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk menipu atau mengeksploitasi calon PMI.

Peningkatan literasi digital dan keamanan siber bagi PMI dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon PMI dan keluarganya, agar lebih waspada terhadap penipuan berbasis digital serta mengenal kanal-kanal resmi KP2MI.

BACA JUGA:Promo Indomaret Spesial Perawatan Kulit Kinclong Super Hemat, Ada Diskon Sabun Glowing Sekarang

Kemudiaan, sistem pengaduan dan respons cepat digital dimana menyediakan saluran pelaporan daring dan sistem pemantauan online bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan perekrutan ilegal atau mengalami ancaman di luar negeri.

"Pembentukan Direktorat Siber ini merupakan bagian dari komitmen kuat KP2MI dalam mewujudkan Pelindungan PMI dari Hulu sampai Hilir, termasuk di ranah digital yang kini menjadi medan baru bagi para sindikat," ungkapnya.(*)

Sumber: