Ini Realisasi Kinerja APBN Lampung Triwulan I 2025

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Lampung mencatat realisasi pendapatan negara melalui APBN di Lampung menunjukkan kinerja sangat positif. 

Hingga akhir Triwulan I 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2,69 triliun atau 24,25 persen dari target tahunan, tumbuh signifikan sebesar 42,63 persen (yoy). 

Peningkatan ini terutama ditopang oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 844,03 miliar, tumbuh drastis 1.473,70 persen (yoy). 

Kepala Kanwil DJPb Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, capaian ini mencerminkan kuatnya kontribusi sektor ekspor terhadap pendapatan negara. 

BACA JUGA:Temukan Link DANA Kaget Ratusan Ribu, Sikat Saldo Gratis Sampai Rp 335 Ribu Siang Ini

Selain itu, penerimaan Pajak Dalam Negeri juga menunjukkan pertumbuhan tinggi, terutama pada sektor cukai dan pajak lainnya yang masing-masing tumbuh sebesar 176,94 persen dan 1.047,51 persen (yoy). 

Kata Dody, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,18 persen (yoy), didorong oleh kontribusi PNBP lainnya serta pendapatan BLU (badan layanan umum). 

"Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Lampung mencapai Rp 7,90 triliun atau 25,08 pers dari total pagu anggaran, meningkat 3,34 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy)," ujat Dody melalui keterangan tertulis yang diterima Radarlampung.co.id, Rabu 7 Mei 2025.

Dody menyampaikan, Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mengalami percepatan, mencapai Rp 6,32 triliun atau 27,44 persen dari pagu dan tumbuh 20,48 persen (yoy). 

BACA JUGA:Cairkan Saldo DANA dari Aplikasi Ini, Prosesnya Hanya 2 Menit!

Lanjut Dody, lima komponen terbesar dalam TKD adalah: Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4.102,21 miliar; Dana Desa Rp 904,34 miliar; DAK Non Fisik – Dana BOS: Rp807,51 miliar; DAK Non Fisik –Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah: Rp 219,27 miliar; dan DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan: Rp80,69 miliar. 

Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) terealisasi sebesar Rp 1,57 triliun atau 18,64 persen dari pagu, mengalami kontraksi sebesar -34,17 persen (yoy). 

"Penurunan ini utamanya terjadi pada pos belanja barang dan belanja modal, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang terus dilanjutkan," ucapnya.

Komposisi BPP terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1,14 triliun, Belanja Barang Rp 388,99 miliar, Belanja Modal Rp 27,73 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp 17,57 miliar. 

Sumber: