Pemkot Bandar Lampung Didemo Soal Penanganan Banjir, Wali Kota Beber Sejumlah Solusi Berikut Ini

Pemkot Bandar Lampung Didemo Soal Penanganan Banjir, Wali Kota Beber Sejumlah Solusi Berikut Ini

Aksi demo tiga masyarakat kota Bandarlampung memprotes penanganan banjir di Kota Tapis Berseri, Rabu, 23 April 2025.-Foto Melida Rohlita-

RADARLAMPUNG.CO.ID - Tiga warga menggelar aksi protes di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu, 23 April 2025.

Ketiganya mengaku mewakili rakyat Kota Bandar Lampung menuntut solusi konkret dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana terkait penanganan banjir yang terus menghantui. 

Aksi ini merupakan respons terhadap buruknya pengelolaan bencana yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.

Dalam aksi tersebut, massa membawa poster berisi protes keras dan tuntutan perubahan.

BACA JUGA:Kantor Bawaslu Mesuji Digeledah Kejari Terkait Dana Hibah Pilkada

Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal menangani banjir yang telah merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan ribuan rumah hingga sempat bersitegang dengan puluhan Sat Pol PP.

"Banjir ini bukan bencana alam semata, tetapi bencana struktural yang dipicu oleh buruknya tata kelola kota. Wali Kota sebagai pemimpin harus bertanggung jawab," ujar Wahyu, salah satu peserta aksi.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir besar yang melanda Bandar Lampung pada tahun 2019 telah merendam 2.528 rumah.

Tahun ini, angka tersebut melonjak dengan 14 ribu rumah dan lebih dari 11 ribu warga terdampak.

BACA JUGA:Pesan Bupati Tanggamus saat pelantikan Pengurus Dekranasda, Bunda PAUD dan Bunda Literasi

Wahyu menyoroti beberapa faktor utama penyebab banjir, termasuk pengurangan ruang terbuka hijau (RTH) yang kini hanya tersisa 4,5 persen, kerusakan bukit akibat alih fungsi lahan, hingga buruknya pengelolaan sampah dan drainase kota.

Kondisi ini semakin memperburuk kemampuan lingkungan untuk menyerap air hujan, sehingga banjir menjadi lebih parah setiap tahunnya.

"Kami hanya melihat tindakan seremonial seperti kunjungan lapangan dan pembagian bantuan sementara. Namun, solusi konkret untuk mengatasi banjir masih belum terlihat," tambah Wahyu.

Aksi ini juga diwarnai insiden represif oleh aparat yang mencoba membubarkan massa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: