"Poin-poin permasalahan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sebagaimana saran rekomendasi strategis yang disampaikan," lanjutnya.
Firsada berharap di tengah langkah-langkah efisiensi yang dilakukan, BPKP bisa lebih berperan dalam memberikan masukan-masukan consulting pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian tujuan baik output maupun outcome dapat optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta diskusi kelompok terpimpin ini untuk menyimak poin-poin hasil pengawasan BPKP Provinsi Lampung untuk mendapatkan gambaran peningkatan tata kelola yang lebih baik untuk pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan di tahun-tahun selanjutnya.
BACA JUGA:RSUD Ahmad Yani Rencanakan Hadirkan Layanan Stem Cell Pertama di Lampung
"Harus menjadi perhatian untuk sekretaris daerah, inspektur dan kepala dinas pendidikan, agar segera berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Lampung guna melakukan tindak lanjut hasil pengawasan," tegasnya.(*)