Vitamin Demokrasi Dari Lampung, Ketika Polisi Siap Dikritik

Vitamin Demokrasi Dari Lampung, Ketika Polisi Siap Dikritik

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, membuat pernyataan mencolok yang menandai perubahan arah dalam pendekatan birokrasi keamanan--

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dialog antara aparat kepolisian dan masyarakat biasanya berlangsung dalam suasana yang formal. Namun, hal berbeda terlihat di Provinsi Lampung.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, membuat pernyataan mencolok yang menandai perubahan arah dalam pendekatan birokrasi keamanan.

Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi institusi yang terbuka terhadap kritik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum dialog yang diikuti oleh masyarakat sipil, termasuk kalangan mahasiswa.

BACA JUGA:Diduga Mabuk, WNA Australia Tabrak Kendaraan Warga di Pasar Gudang Lelang

Suasananya santai namun membahas isu-isu penting. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sikap Irjen Helmy memberikan harapan baru bagi demokrasi di tingkat lokal.

Respons positif datang dari Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn. Ia menilai keberanian Irjen Helmy menyuarakan pentingnya kritik mencerminkan komitmen terhadap reformasi yang lebih substansial, bukan sekadar retorika.

Romadhon menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang tidak dikontrol oleh kritik hanya akan menemui jalan buntu. Sebaliknya, keberanian untuk membuka diri terhadap masukan publik mencerminkan kepercayaan diri dan kedewasaan intelektual.

Ia mengingatkan bahwa kekuatan fisik dan struktur organisasi tidak cukup untuk menjadikan kepolisian sebagai institusi modern. Yang lebih penting adalah kesadaran atas batas kekuasaan, dan kritik merupakan batas tersebut.

BACA JUGA:Tegas! Polda Lampung Tindak Enam Tambang Ilegal Penyebab Banjir di Bandar Lampung

Menurut Romadhon, keberhasilan Polri tidak semata diukur dari angka penegakan hukum atau ketertiban internal, tetapi dari kemampuan menerima koreksi, terutama dari masyarakat yang menjadi sumber utama legitimasi.

Sikap defensif terhadap kritik, lanjutnya, menjadi salah satu penyebab utama krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Jika suara rakyat dianggap sebagai ancaman, maka jarak antara lembaga dan publik akan semakin besar.

Dalam konteks itulah, pernyataan Kapolda Lampung diuji. Apakah itu akan menjadi komitmen nyata yang bertahan saat kritik datang, atau hanya pernyataan manis di depan publik.

Romadhon juga menekankan bahwa masyarakat tidak menuntut institusi yang sempurna, melainkan yang mau mendengarkan dan berbenah. Ia berharap sikap terbuka Irjen Helmy bisa menjadi inspirasi nasional, bukan sekadar contoh lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: