RKPD Lambar 2023, Fokus Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Publik

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemkab Lampung Barat menggelar musrenbang tingkat kabupaten, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, di GOR Ajisaka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit, Kamis (24/3). Dalam laporannya, Kepala Bappeda Lambar Agustanto Basmar mengungkapkan, ada lima prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Meliputi peningkatan sektor-sektor ekonomi potensial, peningkatan pembangunan sumber daya manusia; memantapkan kualitas infrastruktur, publik yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana, meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata serta peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan stabilitas kamtibmas. Agustanto mengungkapkan, dalam rangka implementasi e-Musrenbang (proses perencanaan) dengan penganggaran (e-budgeting), Pemkab Lambar telah melaksanakan proses tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disupervisi oleh tim koordinasi serta supervisi dan pencegahan korupsi KPK. Mulai dari input data usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.636 usulan. ”Jumlah usulan kecamatan terbanyak ditujukan untuk urusan pekerjaan umum yaitu 789 usulan. Kemudian  316 urusan pendidikan, 135 urusan perkebunan dan peternakan, 89 urusan lingkungan hidup, 88 urusan tanaman pangan dan hortikultura, 84 urusan kesehatan, 53 urusan kepemudaan olahraga dan pariwisata serta 26 urusan sekretariat daerah,” kata Agustanto. Kemudian 19 urusan perikanan, 17 urusan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan, tujuh urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; empat urusan kependudukan dan pencatatan sipil; tiga urusan social; dua penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu; dua urusan Satpol PP serta masing-masing satu urusan pdrpustakaan dan ketahanan pangan. ”Dalam musrenbang tingkat kecamatan, telah dilaksanakan pelayanan perizinan dan UMKM pada 15 kecamatan. Sebagai upaya memasyarakatkan UMKM dan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah,” urainya. Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan dalam sambutannya mengatakan, musrenbang RKPD merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang. ”Tentunya agenda musrenbang hari ini juga merupakan momentum kebangkitan penyelenggaran pembangunan daerah, setelah mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19,” kata Saiful Darmawan. Dalam kesempatan tersebut, Saiful menyampaikan apresiasi atas capaian bupati dan jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) katagori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat nasional 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan serta predikat kepatuhan tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman yang baru diserahkan Februari lalu. Pada bagian lain, Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan, jika memperhatikan tema pembangunan tahun 2023 dari pemerintah pusat hingga kabupaten, difokuskan pada penguatan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai kekuatan modal sosial (social capital) guna terlaksananya pembangunan berkelanjutan. (nop/ais)    

Sumber: