BACA JUGA:Dihadang di Laut Dumai, 5 Calon PMI Ilegal Asal Lampung Berhasil Dipulangkan
Tetapi, sekolah kita yang saat ada sejati sudah desain sekolah inklusi.
"Artinya, tidak ada diskriminatif disitu, justru ketika kita membangun entitas baru yang namanya sekolah rakyat. Sebenarnya, labelling ini sudah diskriminatif. Sekolah lain sekolah apa,"sebut Gino.
Coba kita belajar dari Amerika, ada sekolah ter-segregasi (dipisahkan) antara sekolah kulit putih dengan kulit hitam, sambung Gino, perkembangan bagaimana ini tidak bagus karena, ter-segregasi dalam sekolah tersebut adalah pelanggaran ham (hak asasi manusia) karena ada dugaan tindak diskriminatif.
BACA JUGA:Wakil Gubernur Lampung Minta Maaf, Pengunjung Poliklinik RSUDAM Tunggu Dokter Sambil Duduk di Lantai
BACA JUGA:Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pastikan Penanganan Pasca Banjir Berjalan Optimal
"Jangan sampai pemerintah melakukan hal yang sama, tujuan bagus, mengkhususkan anak anak ini dari miskin ektream di fasilitasi, di kasih asrama, di sekolahkan dengan baik. Tetapi justru menjadi ekslusif,"jelas Gino.
Seperti dulu ada sekolah RSBI atau sekolah rintisan berbasis internasional, sambung Gino, itu perdebatan panjang karena RSBI tempat anak bupati, walikota, kaum berpunya, anak anak cantik, bersih dan rapih dan lainya sehingga terkesan jadi sekolah elit.
"Siapa anak tukang pecel, tukang pemulung ada disekolah pinggiran. Akhirnya secara tidak sadar kita disegrasi kembali. Padahal kita ingin sekolah membangun plurarisme anak anak perbedaan terbiasanya hetegorenitas. Yang seharusnya sekolah itu sebagai tempat pembentukan karakter yang plurarisme, lebih heterogen. Kalau ada disegrasi kemudian mereka khusus tentunya mereka tidak bisa bergaul dengan kelompok lain.
BACA JUGA:RSUDAM Tangani 528 Pasien IGD Selama Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri 1446 H
Untuk itu, Ia berharap pemerintah perlu memberikan penjelasan yang kongkrit lagi mengenai sekolah rakyat .
Apalagi, bantuan anak miskin dari pemerintah kan ada KIP, PKH, PIP dan Lainnya apakah tidak overlap?, sambung Gino, jangan sampai pemerintah menciptakan persoalan kembali dengan hadirnya sekolah rakyat.
Oleh karenanya, Gino berharap pemerintah perlu memberikan penjelasan kembali mengenai sekolah rakyat.
Senada dengan dia, Pemerhati Anak sekaligus Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Provinsi Lampung, Toni Fisher, menambahkan pada intinya ia mendukung program pemerintah pusat dan daerah adanya sekolah rakyat tetapi jangan sampai sekolah rakyat terkesan tidak hanya sebagai sekolah percobaan sesaat dari program pemerintah.
BACA JUGA:Disdikbud Lampung Imbau Sekolah Swasta Beri Kebijakan Keringan Biaya Pengambilan Ijazah