Di mana, infrastruktur yang baik menjadi kunci utama pemerataan pembangunan.
BACA JUGA:Ambil Saldo DANA Gratis Sekarang! Klaim Link Tautan Bernilai Rp 121 Ribu Cair Langsung Ke Rekening
Prioritas keempat adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas.
Terakhir, peningkatan stabilitas kamtibmas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Saleh Asnawi menegaskan, saat ini musrenbang RKPD diselenggarakan dalam situasi nasional yang menuntut semua pihak untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara.
BACA JUGA:Mutasi Polri Maret 2025, 8 Perwira Tinggi Promosi Jadi Jenderal Bintang Dua
BACA JUGA:Mutasi Polri Maret 2025, Puluhan Perwira Menengah Promosi Jadi Kapolres
Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ.
Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghemat pengeluaran. Namun memastikan bahwa setiap alokasi anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif, berdaya guna, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan begitu, langkah penghematan diharapkan bisa mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA:Promosi Bintang Dua Dalam Mutasi TNI Terbaru, Jenderal Asal Lampung Jadi Kapuspen TNI
BACA JUGA:Deretan Dandim 0424/Tanggamus, Ada yang Jadi Jenderal Bintang 3
"Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," tegas Saleh Asnawi.